[Lecture] Bahasa Indonesia 2 (Tugas 3)

Temukan padanan kata dalam Bahasa Indonesia pada contoh berikut. Selanjutnya pilih 5 kata dari 25 kata yang tersedia dan buat contoh kata buat dalam bentuk kalimat efektif (tepat secara gramatikal Bahasa Indonesia).

1.      Abnormal perfomanca index
2.      Adjustment
3.      Adjusted price
4.      Administrative expenses
5.      Advance payment
6.      Audit working paper
7.      Automatic premium loan
8.      Bank line
9.      Blanket expense policy
10.    Capital adequacy ratio (CAR)
11.    Cash disbursement
12.    Certified public accountant
13.    Checking account
14.    Collective rights of stockholders
15.    Competitive bid
16.    Completion bond
17.    Conditional sale floater (insurance)
18.    Consumer debenture
19.    Continuous budget
20.    Cost forecasting
21.    Cost of goods sold
22.    Economic entity
23.    Economic class
24.    Financial intermediary
25.    Financial reporting


Jawaban Kelompok :
1. Abnormal perfomanca index  : Indeks Kinerja abnormal

2. Adjustment                                : Penyesuaian

3. Adjusted price                          : Harga yang disesuaikan

4. Administrative expenses       : Biaya administrasi

5. Advance payment                  : Uang muka

6. Audit working paper              : kertas kerja audit

7. Automatic premium loan     : Pinjaman premi otomatis

8. Bank line                               : Jaringan Bank

9. Blanket expense policy      : Kebijakan biaya seluruh harta

10. Capital adequacy ratio (CAR)   : Rasio kecukupan modal

11. Cash disbursement    : Pembayaran tunai

12. Certified public accountant  : Akuntan publik bersertifikat

13. Checking account  : Rekening giro

14. Collective rights of stockholders  : Hak kolektif pemegang saham

15. Competitive bid  : Penawaran kompetitif

16. Completion bond : Penyelesaian obligasi

17. Conditional sale floater (insurance)  : Penjualan barang bergerak bersyarat (asuransi)

18. Consumer debenture : Konsumen obligasi konversi

19. Continuous budget  : Anggaran berkelanjutan

20. Cost forecasting : Perkiraan biaya

21. Cost of goods sold  : Harga Pokok Penjualan

22. Economic entity  : Kekayaan ekonomi

23. Economic class  : Kelas ekonomi

24. Financial intermediary  : Lembaga Perantara keuangan

25. Financial reporting : Laporan keuangan




II. 5 KATA YANG DIBUAT KALIMAT EFEKTIF

1.  Financial Reporting                  : Laporan Keuangan
     Johnny menyusun laporan keuangan untuk Perusahaan Chevron.

2. Certified public accountant       : Akuntan Publik bersertifikat
     Grace adalah seorang Akuntan Publik bersertifikat.
   
3,  Advance payment                   : Uang muka
     Pak Hugo memberikan uang muka sebesar Rp 5.000.000,-

4. Financial intermediary              : Lembaga Perantara keuangan
     Bank merupakan salah satu Lembaga Perantara Keuangan.

5.  Administrative expenses           : Biaya administrasi
     Vincent membayar biaya administrasi di loket khusus.

__________________________________________________________

Kelompok :

    Galih Pangestu   22210924
    Ridwan               25210915
    Saepudin            26210320

[Lecture] Bahasa Indonesia 2 (Tugas 2)

Salah satu bentuk esei kritik ialah tinjauan buku. Kalian harus menemukan buku penunjang dalam bidang Akuntansi (buku populer). Untuk tugas ini, kalian harus membedakan antara tujuan tinjauan dan tujuan buku tersebut. Jadi tugas kalian ada 2, yaitu apa tujuan kalian melakukan tinjauan buku X dan apa tujuan penulis menyusun buku tersebut. Selanjutnya, tugas kalian adalah:

1. Jelaskan apa tujuan esei kritik tinjauan buku tersebut.

2. Tujuan penulis buku tersebut.

Kalian harus memberikan rangkuman buku dan memberikan kesimpulan bahwa buku tersebut baik untuk dibaca atau tidak untuk dibaca.

Buku yang kami teliti :
Belajar Sendiri Zahir Accounting , Himayati,SE




















Tujuan kami meninjau buku :

Mengetahui isi buku
Mengetahui gaya bahasa yang di gunakan apakah mudah di mengerti, seperti penggunaan istilah
Mengetahui ilustrasi pendukung seperti gambar
Mengetahui kelebihan  dan kekurangan buku apakah sesuai dengan aplikasi yang disuguhkan

Tujuan penulis menulis buku

Membantu pembaca mudah memahami teori-teori yang disampaikan,kemudian mempraktekan aplikasi yang berhubungan dengan teori tersebut serta untuk membuktikan keunggulan buku.

Rangkuman

Buku ini berisi teori-teori pengantar akuntansi seperti input data perusahaan, transaksi, jurnal, buku besar, sampai dengan laporan keuangan. Disertai pula dengan contoh transaksi perusahaan seperti penjualan dan pembayaran piutang, pembelian dan pembayaran hutang, kas masuk dan kas keluar. Selain laporan keuangan yang disajikan ada juga laporan analisa bisnis dan laporan manajemen. Buku ini juga menjelaskan istilah-istilah aplikasi yang digunakan dan juga di lengkapi dengan ilustrasi gambaran yang memudahkan pembaca mempraktekan aplikasi tersebut.

Kesimpulan

Menurut kami buku ini baik untuk dibaca karena penyampaiannya sudah tepat, penggunaan kata juga mudah dimengerti sehingga buku ini baik di miliki oleh pengguna atau masyarakat yang tertarik mempelajari aplikasi tersebut.
__________________________________________________________

Kelompok :

• Galih Pangestu   22210924
• Ridwan               25210915
• Saepudin            26210320

[Lecture] Bahasa Indonesia 2 (Tugas 1)

(1)  Beri komentar tentang artikel berikut ini:

Pemasaran adalah merupakan salah satu kegiatan utama dalam bidang perekonomian, disamping kegiatan produksi dan konsumsi. Konsumsi baru bias terlaksana setelah adanya kegiatan produksi dan pemasaran. Dengan kata lain, produksi dan pemasaran dapat membantu terlaksananya tujuan konsumsi. Pemasaran jika kita lihat berada diantara produksi dan konsumsi, yang berarti bahwa pemasaran menjadi penghubung antara dua faktor tersebut. Dalam kondisi perekonomian sekarang ini, tanpa adanya pemasaran orang sulit mencapai tujuan konsumsi yang memuaskan. Betapapun baiknya produk yang dihasilkan, jika orang lain tidak mengetahuinya, maka produk tersebut sulit akan laku.

Jelaskan selengkap mungkin apa, kesalahan yang kalian temukan pada artikel di atas!

(2) Pemukiman kumuh sering diidentikkan dengan kemiskinan, bahkan hasil penelitian Ismail (1991:1) menunjukkan bahwa pertumbuhan pemukiman kumuh berhubungan positif dengan problema kemiskinan penduduk. Semakin banyak penduduk miskin di perkotaan, semakin meningkat jumlah pemukiman (kampong) kumuh. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penduduk pemukiman kumuh merupakan masyarakat miskin. Keterbatasan ekonomi dan keadaan social yang kurang mendukung mengakibatkan lapisan penduduk marjinal DKI Jakarta dengan terpaksa dan atau sengaja bermukim di pemukiman kumuh. Di antara mereka bahkan mendirikan bangunan liar pada lokasi yang tidak diperuntukkan sebagai pemukiman atau pada lahan milik pihak lain. Timbul masalah kesehatan yang mendasar, seperti: masalah air minum, tinja, sampah, sanitasi makanan, serangga dan pencernaan yang disebabkan oleh timbulnya pemukiman kumuh. Permasalahan kesehatan tersebut yang telah menjadi problematika bagi masyarakat maupun aparat pemerintah.

Berdasarkan artikel no 2 susunlah
 (1) Rumusan masalah.
 (2) Tujuan penelitian.

__________________________________________________________
(1) Memang benar, pemasaran itu salah satu kegiatan utama dalam bidang perekonomian.
Disamping kegiatan produksi dan konsumsi, mereka (pemasaran, produksi, konsumsi) semua saling berhubungan satu sama lain.

   Jika tidak ada pemasaran, maka tidak akan terjadi kegiatan jual beli. Banyak cara untuk melalukan pemasaran hasil produksi kepada konsumen, ada yang dengan cara membuat brosur, iklan, di media cetak maupun elektronik dan ada juga yang langsung mengunjungin konsumennya.


(2)  Rumusan masalah :

1. Meningkatnya pemungkiman kumuh.
2. Keadaan ekonomi dan keadaan social, yang menimbulkan kemiskinan.
3. Timbulnya masalah kesehatan bagi masyarakat.

     Tujuan penelitian :

•  Bagi Peneliti

1. Mengetahui perbandingan yang kumuh dengan masyarakat sekitar.
2. Mengetaui factor-faktor yang menumbulkan kemiskinan bagi masyarakat.
3. Menyadari dampak dari keberadaan pemungkiman kumuh terhadap masyarakat.

•    Bagi pemerintah

1. Mendata masyarakat yang tinggal di pemungkiman kumuh.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat.
3.  Memudahkan menata lingkungan yang tertib.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan, supaya tidak terjadi lagi masalah kemiskinan.

  Kelompok :

• Galih Pangestu   22210924
• Ridwan               25210915
• Saepudin            26210320

Tugas 8 {Konsep Dasar Pemberian Hak dan Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI, Hukum Kekayaan Intelektual)}

{Konsep Dasar Pemberian Hak dan Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI, Hukum Kekayaan Intelektual)}

Di Susun Oleh :

1.     NURVITA SETYANINGSIH          25210225

2.     RIDWAN                                    25210915

3.     RISCA DAMAYANTHI                 26210025

4.     RIZA FAJAR ANGGRAENI          26210089

5.     SETYO RINI PURBOWATI          26210489


Pengarang : Venatia Hadiarinati

Kelas   :                  2EB06

Abstraksi

Konsep Dasar pemberian Hak Kekayaan Intelektual adalah karena pemilik hak sudah berkorban dan mencurahkan tenaga, pikiran,waktu dan biaya untuk menghasilakan suatu karya. Maka, ia dapat menggunakan haknya sebagai aset atau mengalihkannya pada pihak lain secara sosial (hibah,wasiat) atau komersial ( Perjanjian Lisensi atau Perjanjian Penyerahan, dan perjanjian lain). Dan diberi perlindungan hukum dari pemakaian hak oleh pihak lain tanpa ijin.

Pendahuluan

Karya intelektual yang dihasilkan manusia tidak berangkat dari nol, tetapi dihasilkan dari suatu hasil kerja yang sudah atau pernah ada. Artinya, karya itu bisa dihasilkan karena materinya sudah disediakan oleh alam dan kemudian diolah dan dimodifikasi oleh manusia sesuai kebutuhannya, atau memang sudah dibuat oleh manusia terdahulu yang disempurnakan  lagi oleh manusia berikutnya. Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dari tulisan ini adalah dasar pembelian hak kekayaan intelektual sebagai hak individual.

Pembahasan

A.     Pemahaman tentang Hak Kekayaan Intelektual

1)      Istilah

Banyak istilah yang digunakan dalam kata HAKI, namun sampai saat ini belum ada istilah yang digunakan secara umum dan baku. Namun, yang terpenting dipahami adalah maksudnya yang sama , yaitu hak yang diberikan kepada kaum intelektual berkaitan dengan atau mengenai kekayaan intelektual bukan mengenai hal lain.

2)      Definisi HAKI

Hak Kekayaan Intelektual sulit didefinisikan secara menyeluruh, karena banyak bentuknya dan luas objeknya. Seperti diketahui bahwa ruang lingkup HAKI secara umum dapat dibagi dalam dua bidang yaitu bidang karya cipta dan hal-hal terkait dan di bidang industri.

3)      Ruang Lingkup HAKI

HAKI tersebar di dua cabang utama, yaitu :

- Pertama :

      1) Paten

      2) Merek barang dan Jasa

      3) Rahasia dagang

      4) Desain Industri

      5) Indikasi Geografis

      6) Tata letak Sirkuit Terpadu

- Kedua :

      1) Tulisan tulisan

      2) Musik

      3) Drama

      4) Audivisual

      5) Lukisan dan gambar

      6) Patung

      7) Foto

      8) Ciptaan Arsitektur dan hak terkait

      9) Rekaman suara

      10) Pertunjukan pemusik,aktor,dan penyanyi

      11) Penyalir

B.     Konsep Dasar Pemberian Hak

1.      Filosofi Dasar

Landasan filosofi hak kekayaan intelektual adalah penghargaan atas hak milik sebagai hak individual. Hak yang diberikan negara kepada para kreator, inventr atau pendesain atas hasil krasi atau temuannya adalah hak yang paling sempurna dalam bidang hak kebendaan yaitu hak milik.

2.      Konsep Perlindungan HAKI

Hukum yang mengatur soal perlindungan HAKI adalah suatu fenomena yang relatif masih baru bagi banyak negara didunia terutama negara berkembang.

3.      Lembaga Multilateral yang berhubungan dengan HAKI

Ada dua lembaga multilateral yang berhubungan dengan HAKI yaitu :

 -WIPO

-TRIPs

4.  LITIGASI : Perlindungan HAKI22

      Bila timbul sengketa HKI gugatan dapat ditujukan kepada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Niaga.

Kesimpulan

Hak Kekayaan Intelektual sulit didefinisikan secara menyeluruh, karena banyak bentuknya dan luas ruang lingkupnya. Pada umumnya HAKI berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. HAKI tersebar di dua cabang utama yaitu pertama, kekayaan ciptaan termasuk hal hal yang terkait, dan kedua, kekayaan industri.

Sumber Jurnal

Sumber : http://isjd.pdii.lipi.go.id/index.php/Search.html?act=tampil&id=11101&idc=21

Tugas 7 (Wajib Daftar Perusahaan)

Hukum Benda

Di Susun Oleh :

1.     NURVITA SETYANINGSIH          25210225

2.     RIDWAN                                    25210915

3.     RISCA DAMAYANTHI                 26210025

4.     RIZA FAJAR ANGGRAENI          26210089

5.     SETYO RINI PURBOWATI          26210489

Kelas   :                  2EB06

Abstraksi

Wajib daftar perusahaan secara sepintas tampaknya adalah hanya masalah teknis administratif. Namun demikian pendaftaran atau daftar perusahaan merupakan hal yang sangat penting.

Pada dasarnya ada 3 pihak yang memperoleh manfaat dari daftar perusahaan tersebut, yaitu:

1) Pemerintah

2) Dunia Usaha

3) Pihak lain yang berkepentingan

Selain itu daftar perusahaan penting sebagai alat pembuktian yang sempurna atau otentik.

Dalam ketentuan Umum Undang – Undang No.3 tahun 1982 disebutkan bahwa :

Daftar Perusahaan adalah Daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang – undang Wajib Daftar Perusahaan atau UU – WDP dan atau peraturan – peratuaran pelaksanannya , dan atau memuat hal – hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang di Kantor Pendaftaran Perusahaan.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan UUWDP pada tahun 1998 diterbitkan Keputusan Menperindag No.12/MPP/Kep/1998 yang kemudian diubah dengan Keputusan Menperindag No.327/MPP/Kep/7/1999 tentang penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan serta Peraturan Menteri Perdagangan No. 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan. Keputusan ini dikeluarkan berdasarkan pertimbangan bahwa perlu diadakan penyempurnaan guna kelancaran dan peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran perusahaan, pemberian informasi, promosi, kegunaan pendaftaran perusahaan bagi dunia usaha dan masyarakat, meningkatkan peran daftar perusahaan serta menunjuk penyelenggara dan pelaksana WDP. (I.G.Rai Widjaja, 2006: 273)

Jadi dasar penyelenggaraan WDP sebelum dan sewaktu berlakunya UUPT yang lama baik untuk perusahaan yang berbentuk PT, Firma, persekutuan komanditer, Koperasi, perorangan ataupun bentuk perusahaan lainnya diatur dalam UUWDP dan keputusan menteri yang berkompeten.

Pendahuluan

A. Tujuan

Bertuujan mencatat bahan – bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber Informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas perusahaan yang tercantum di dalam Daftar Perusahaan dalam Rangka menjamin kepastian berusaha.

B. Sifat

Bersifat terbuka untuk semua pihak,setiap pihak yang berkepentingan setelah memenuhi biaya administrasi yang ditetapkan oleh menteri, berhak memperoleh keterangan yang diperlukan dengan cara mendapatkan salinan atau petikan resmi dari keterangan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dikantor pendaftaran Perusahaan.

C.Kewajiban

Setiap Perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Pendaftaran Wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah.

Dasar hukum wajib daftar perusahaan


Wajib daftar perusahaan secara sepintas tampaknya adalah hanya masalah teknis administratif. Namun demikian pendaftaran atau daftar perusahaan merupakan hal yang sangat penting.


Pada dasarnya ada 3 pihak yang memperoleh manfaat dari daftar perusahaan tersebut, yaitu:


1) Pemerintah
2) Dunia Usaha
3) Pihak lain yang berkepentingan


Selain itu daftar perusahaan penting sebagai alat pembuktian yang sempurna atau ontentik.


Ketentuan wajib daftar perusahaan


Dalam Pasal 1 UU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, ketentuan-ketentuan umum yang wajib dipenuhi dalam wajib daftar perusahaan adalah :


a. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan;
Daftar catatan resmi terdiri formulir-formulir yang memuat catatan lengkap mengenai hal-hal yang wajib didaftarkan;


b. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
Termasuk juga perusahaan-perusahaan yang dimiliki atau bernaung dibawah lembaga-lembaga sosial, misalnya, yayasan.


c. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan;
Dalam hal pengusaha perseorangan, pemilik perusahaan adalah pengusaha yang bersangkutan.


d. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;


e. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang perdagangan.


Tujuan dan sifat wajib daftar perusahaan


Maksud diadakannya usaha pendaftaran perusahaan ialah tidak hanya untuk mencegah agar supaya khalayak ramai terhadap suatu nama perusahaan mendapatkan suatu gambaran yang keliru mengenai perusahaan yang bersangkutan, tetapi terutama untuk mencegah timbulnya gambaran sedemikian rupa sehingga pada umumnya gambaran itu mempengaruhi terjadinya perbuatan-perbuatan ekonomis pihak-pihaik yang berminat mengadakan perjanjian.


Sifat wajib daftar perusahaan


Wajib Daftar Perusahaan bersifat terbuka. Maksudnya ialah bahwa Daftar Perusahaan itu dapat dipergunakan oleh pihak ketiga sebagai sumber informasi. Setiap orang yang berkepentingan dapat memperoleh salinan atau petikan resmi dari keterangan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan tertentu, setelah membayar biaya administrasi yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.


Kewajiban pendaftaran


Setiap Perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Pendaftaran Wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikansuratkuasa yang sah.


Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikansuratkuasa yang sah.


Apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa orang, para pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Apabila salah seorang daripada mereka telah memenuhi kewajibannya, yang lain dibebaskan daripada kewajiban tersebut.


Apabila pemilik dan atau pengurus dari suatu perusahaan yang berkedudukan di wilayah Negara RepublikIndonesiatidak bertempat tinggal di wilayah Negara RepublikIndonesia, pengurus atau kuasa yang ditugaskan memegang pimpinan perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan ( Pasal 5 ).


Kesimpulan

Cara dan tempat serta waktu pendaftaran

menurut Pasal 9 :

a. Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang ditetapkan oleh Menteri pada kantor tempat pendaftaran perusahaan.

b. Penyerahan formulir pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan, yaitu :

1.  di tempat kedudukan kantor perusahaan;
2. di tempat kedudukan setiap kantor cabang, kantor pembantu perusahaan atau kantor anak perusahaan;
3. di tempat kedudukan setiap kantor agen dan perwakilan perusahaan yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.

c. Dalam hal suatu perusahaan tidak dapat didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat b pasal ini, pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan di Ibukota Propinsi tempat kedudukannya. Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya. Sesuatu perusahaan dianggap mulai menjalankan usahanya pada saat menerima izin usaha dari instansi teknis yang berwenang ( Pasal 10 ).

Hal-hal yang wajib didaftarkan

• Pengenalan Tempat
• Data Umum Perusahaan
• Legalitas Perusahaan
• Data Pimpinan Perusahaan
• Data Pemegang Saham Perusahaan
• Data Kegiatan Perusahaan
• Komoditi / Produk;

Modal ;

• Kategori Perusahaan
• Informasi Lainnya.

Khusus untuk Perseroan Terbatas Terbuka (PT Tbk) ditambahkan :

• Tanggal Pernyataan Pendaftaran;
• Tanggal & Nomor Izin Ketua Bapepam;
• Harga nominal Saham
• Tanggal Pencatatan (listing);
• Tanggal Pencabutan Pencatatan (delisting)

Sumber Jurnal

vanezintania.wordpress.com/2011/05/14/ketentuan-wajib-daftar-perusahaan

ijinusaha.com/2008/04/15/wjib-daftar-perusahaan-tdp.html

http://jhonphilip-jhon.blogspot.com/2012/04/wajib-daftar-perusahaan.html

Tugas 6 {Analisis Sistem Hukum Jual Beli Hak Atas Tanah Setalah Berlaku Undang-Undang Pokok Agraria (Hukum Dagang)}

Analisis Sistem Hukum Jual Beli Hak Atas Tanah Setalah Berlaku Undang-Undang Pokok Agraria

 (Hukum Dagang)

Di Susun Oleh :

1.     NURVITA SETYANINGSIH           25210225

2.     RIDWAN                                    25210915

3.     RISCA DAMAYANTHI                 26210025

4.     RIZA FAJAR ANGGRAENI          26210089

5.     SETYO RINI PURBOWATI          26210489

Pengarang :            Haryati

Kelas       :            2EB06

Abstraksi

Sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No. 5 Tahun 1960), untuk mdakukan perbuatan hlikum jual beli hak atas .tanah berlakulah ketentuan httktrnt yang bersijat dualisme, yaitu menurtmt Hukurn Adat dun Hukum Barat. Setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, yang bersifat unifikasi (kesatuan hukum), jual beli hak atas tanah tidak menggunakan kedua ketentuan hukum diatas, melainkan menggunakan sistem dan asas-asas Hukum Adat.

Pendahuluan

Dengan mulai berlakunya Undang- Undang pokok Agamia (undang- undang No.5/1960)terjadilah suatu perubahan fundamental dalam Hukum Agraria Indonesia. Sebelum itu terdapat apa yang di sebut “dualisme” dalam Hukum Agraria kita, yaitu bersumber pada Hukum Barat yang sebagian terbesar berpokok pada ketentuan-ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Indonesia (Hukum Agreria Barat),di samping Hukum Agraria yang bersumber pada Hukum Adat, yang sebagian besar kaidah-kaidahnya merupakan Hukum yang tidak tertulis(Hukum Agraria Barat).

mulai berlakunya UUPA dualisme tersebut di hapuskan, yaitu dengan dicabutnya dualisme tersebut di hapuskan, yaitu dengan dicabutnya Buku II kitab Undang – Undang Hukum Perdata indonesia sepanjang yang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotik.Namun sekarang mengenai hipotik telah di atur dalam Undang-Undang No.41 1996, yang mengatur tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengn Tanah.Dengan demikian UUPA telah menciptakan unifikasi hukum(Kesatuan hukum) yang dengan tegas memakai dasar Hukum Adat (Pasal 5 UUPA, yang menyatakan bahwa : “Hukum Agraria yang berlaku ialah hukum adat).

Mengingat sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria mengenai jual beli hak atas tanah itu terdapat 2(dua) sistem humum, yaitu menurut pengerian hukum adat dan hukum barat.

Pembahasan

1.Jual Beli Hak Atas Tanah Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat jual beli hak atas tanah bukan merupakan perjanjin dimana yang dimaksudkan dalam pasal 1457 KUHP perdata , melainkan suatu perbuatan hukum yang berupa penyerahan tanah yang bersangkutan oleh penjual kepada pembeli untuk selama-lamanya,pada saat itu pihak pembeli menyerahkan harganya kepada penjual. Dengan dilakukannya jual beli trsebut maka hak milik atas tanah it beralih kepada pembeli.Menurut hukum pembeli telah menjadi pemilik baru. Harga tanah yang di bayar bisa dianggap telah di bayar penuh.

Jual beli hak atas tanah menurut Hukum Adat bersifat apa yang di sebut “contoh” atau “tunai”. Pembayaran harga dan penyerahan haknya di lakukan pada saat yang bersamaan.

Pada saat itu jual beli tersebut menurut hukum telah selesai.Sisa harganya yang menurut kenyataannya belum dibayar di anggap sebagai utang pembeli pada bekas pemilik, atas dasar perjanjian utang piutang yang di anggap terjadi antara pembeli dan bekas pemilik segera setelah jual beli tanah tersebut di lakukan. Perjanjian utang piutang itu tidak ada hubungan hukumnya dengan jual beli hak atas tanh.berarti bahwa jika kemudian pembeli tidak membayar sisa harganya, maka bekas pemilik tidak dapat menuntut pembatalan jual beli.Penyelesaian pembayaran sisa harga tersebut harus dilakukan menurut hukum perjanjian utang piutang.

Dalam Hukum Adat “jual beli tanah” bukan perbuatan hukum yang merupakan apa yang disebut “perjanjian obligatoir”. Jual beli tanah dalam Hukum Adat merupakan perbuatan hukum pemindahan hak dengan pembayaran tunai. Artinya harga yang di setujui bersama di bayar penuh pada saat dilakukan jual beli yang bersangkutan.

Biasanya jusl beli tanah itu dilakukan Kepala Adat(Desa),tetapi dalam kedudukannya sebagai kepala adat(Desa) menanggung, bahwa jual beli tersebut tidak melanggar hukum yang berlaku.Dengan dilakukannya dimuka kepala Adat jual beli itu menjadi “terang” bukan perbuatan hukum yang “gelap”. Pembeli mendapat pengakuan dari masyarakat yang bersangkutan sebagai pemilik yang baru dan akan mendapatkan perlindungan hukum jika dikemudian hari ada gugatan terhadapnya dari pihak yang menganggap jual beli tersebut tidak sah.

Di keputusan lain mahkamah agung berpendapat bahwa : peranan kepala desa atau kepala adat pembuatan perjanjian yang menyangkut tanah menyatakan : “suatu putusan rapat Desa(rapat selapanan) tentang pengalihan tanah yang diadakan sebelum berlakunya UUPA dinyatakan tetap berlaku”.(Putusan Mahkamah Agung nomor 187/K/Sip/1975,tanggal 17 maret 1976).

Umumnya dari jual beli hak atas tanah dibutuhkan suatu AKTA, berupa pernyataan dari pihak yang menjual bahwa ia telah menjual tanahnya kepada pembeli.(istilah menurut hukum adat :di jual lepas)

Menurut hukum adat untuk sahnya perjanjian itu disyaratkan adanya apa yang disebut “panjer”.Panjer dapat berupa uang atau benda yang oleh calon pembeli diserahkan kepada pemilik tanahnya.Perjanjian akan jual beli itu tidak termasuk Hukum Agraria atau Hukum Tanah,melainkan termasuk hukum perjanjian atau hukum perutangan.Jika pihak-pihak yang bersangkutan tunduk pada hukum adat maka hukum yang berlaku terhadap perjanjian itu adalah hukum adat. Jika pihak-pihak yang besangkutan tunduk pada Hukum Barat maka yang berlaku adalah Hukum perjanjian yang terdapat dalam KUHP perdata. Tetapi perjanjian itu bukan perjanjian jual beli yang dimaksudkan dalam pasal 1457. Jika pihak pemilik dan calon pembeli tunduk pada hukum yang berlainan,maka hukum antara golonganlah yang akan menunjukkan hukum manakah yang berlaku.

2.Jual Beli Hak Atas Tanah Menurut Hukum Barat

Menurut Hukum Barat jual beli,pengaturannya ada dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Menurut pasal 1457 KUHPerdata,jual beli adalah suatu perjanjian,dengan mana pihak yang satu(penjual)mengikatkan dirinya untuk menyerahkan (hak milik atas)suatu benda dan pihak yang lain(pembeli) untuk membayar harga yang telah dijanjikan.selanjutnya dalam pasal 1458 KUHPerdata menyatakan bahwa jual beli itu di anggap telah terjadi antara kedua belah pihak pada saat mereka mencapai kata sepakat mengenai benda yang dijualbelikan itu serta harganya.Dalam sistem Hukum Barat jual beli mengenai tanah,tanahnya harus diserahkan kedalam kekuasaan pembeli dengan perjanjian tersendiri.Hak milik atas tanah tersebut baru beralih kepada pembeli jika telah dilakukan apa yang disebut “penyerahan yuridis”(juridische levering). Pada waktu dilakukan penyerahan yuridis itu baik pembeli maupun penjual kedua-duanya wajib hadir. Biasnnya penjual setelah perjanjian jual beli dilakukan memberi kuasa kepada penibeli untuk hadir dan melaksanakan penyerahan yuridisnya untuk dan atas nama penjual, yaitu jika harganya sudah dibayar lunas.

Perianjian jual beli pengaturmya termasuk Hukum Perjanjian (Hukum Perikatan atau Hukum Perutangan),sedang penyerahan yuridisnya termasuk Hukum Benda(HukumTanahatauHukum Agnria). Sebelum dilakukan penyerahan yuridis barulah ada pihak penjual akan menyerahkan haknya kepada pembeli, janji mana sungguhpu merupakan kewajiban hukumbelm tentu akan benar -benar dilaksanakan.

Sudah menjadi kenyataan bahwa setiap bangsa mempunyai kebudayaan sendiri dan juga mempunyai hukum sendiri,yang berbeda dari kebudayaan dan hukum bangsa lain. Dalam membandingkan kedua sistim hukum yang berlaku dalam jual beli hak atas tanah, yaitu menurut Hukum Adat Dan Barat ini, kita tidak semata-mata hingga mengetahui pebedaan-perbedaan itu,tetapi yang penting adalnh untuk mengetahui sebab-sebab adanya perbedaan-perbedaan tersebut. Adapun sebab-sebab dari perbedaan-perbedaan tersebut adalah adanya cara berfikir dan sifat (karakter)satu bangsa  dan lainnya berbeda.

Hal ini tercermin dari kebudayaan dan hukumnya. Cara berfikir orang barat digambarkan sebagai abstrak, analitis,sistematis. Sedangkan cara berfikirorang Indonesia menurut Hukum Adat adalah konkrit dan riil. Sesuai dengan cara berfikir tersebut diatas, maka pengertian jual beli dalam Hukum Adat adalah suatu penyerahan barang secara nyata untuk selama-lamanya dengan penerimaan harganya. Lain sekali dengan pengertian Hukum Barat, jual beli sebagai perjanjian obligatoir, baru memberikan hak kepada pembeli setelah dilaksanakan penyerahan

yuridis kepada pembeli. Disamping perbedaan diatas masih ada perbedaan lain, yakni : Hukum Barat, dalam hal tanah menganut asas "vertikal", sedangkan Hukum Adat menganut "asas Pemisahan Horisontal", dengan demikian berarti rumah dapat diperjual belikan terpisah dari tanah. (Putusan Mahkamah Agung, nomor: 2339 K/Sip/1982, tanggal 16 Juni 1983,yang menyatakan bahwa : menurut pasal5 - bagi tanah berlaku Hukum Adat,ha1 mana berarti rumah dapat diperjual belikan terpisah dari tanah (pemisahjan horisontal).

Menurut asas vertikal hak milik atas sebidang tanah meliputi benda-benda yang berada diatasnya (bangunan). Asas vertikal juga dinamakan asas absorpsi,artinya, menyedot segala apa yang berada diatasnya. Menurut asas Horisontal hak milik atas sebidang tanah tidak meliputi bangunan diatasnya.

Kesimpulan

Dalam jual beli hak atas tanah menurut sistem Hukum Adat, antara pembayaran harga dan penyerahan hak dilakukan bersama-sama, dan pada saat itu hak milik atas tanah berpindah. Karena sifatnya yang kontan, saat ini pembeli sudah menjadi pemilik tanah yang baru. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa cara berfikir orang indonesia adalah kongkrit dan rill, maksudnya adalah bahwa dalam hukum adat jual beli adalah suatu penyerahan barang secara nyata untuk selama lamanya dengan penerimaan harganya.

Berbeda dengan jual beli hak atas tanah menurut sistem Hukum Barat.Menurut sistem Hukum Barat dibedakan antara : perjanjian jual belinya dan penyerahan yuridisnya. Karena itu,sistem ini dikatakan bersifat : “konsensuil”. Jadi hak atas tanahnya baru di pindah setelah di buatnya akta penyerahan yuridis (levering juridis) oleh pejabat balik nama (overschrijvingsambtenaar).karena itu cara berfikir orang barat digambarkan sebagai abstrak analitis dan sistematis, maksudnya adalah bahwa jual beli sebagai perjanjian obligator, baru memberikan hak kepada pembeli untuk minta diserahkannya suatu barang masih harus dituntut pelaksanaanya.

Daftar Pustaka

Boedi Harsono (1971), Undang-Undang Pokok Agraria, Sejarah penyusunan, isi dan pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta.

(1999), Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta.

Djaren Sarangih (1980), Pengantar Hukum Adat Indonesia, Djambatan, Jakarta.

Effendi Perangin (1986), Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, C.V. Rajawali, Jakarta.

Harun Al Rashid (1987), Sekilas Tentang Jual Beli Tanah Ghalia Indonesia, Jakarta.

Hilman Hadikusuma (1979), Hukum Perjanjian Adat, Alumni, Bandung.

Iman Syudiat (1978), Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty, Yogyakarta.

Subekti (1992), Perbandingan Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta.

Suryo Wignjodipuro (1973), Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat, Alumni, Bandung.

Sumber Jurnal

http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/11036069.pdf

Tugas 5 {Aspek-Aspek hukum perjanjian distributor dan keagenan (Suatu analisis keperdataan)(Hukum Perjanjian)}

{Aspek-Aspek hukum perjanjian distributor dan keagenan

(Hukum Perjanjian)}

 Di Susun Oleh :

1.     NURVITA SETYANINGSIH          25210225

2.     RIDWAN                                         25210915

3.     RISCA DAMAYANTHI                   26210025

4.     RIZA FAJAR ANGGRAENI           26210089

5.     SETYO RINI PURBOWATI          26210489

Pengarang :            Ari Wahyudi Hertanto

Kelas       :         2EB06

Abstraksi

Distributor is formed on individual, partnership, company, association or another legal which have standing position between producer and retailers. They have roles on purchasing, delivering or contracts of sale toward consumption goods. Under Indonesia civil code system that contract is categorized as innominat contract by that kind that has not been regulated under the system. But also under principal of civil code it might to be signed under restrictions has not by act. Sealed by not violence public order and ethics. By respect through those principles then any signed contract become effective as act for signed parties. The author here also indicates on practice trends of applying standard contract that printed forms collectively. In practice is still giving any freedom beside that standard contract and for distributor’s respect and bound himself to the whole of contract’s structure.

Pendahuluan

Lembaga distributor bukan menjadi Sesuatu yang baru , seiring berkembangnya dunia usaha domestic dan internasional maka memberikan pengaruh pada lembaga distributor, eksistensi lembaga ini ada Karena tuntutan ekonomi yang menuntut produk cepat sampai ke tangan penggunanya.

Sebelum membahas lebih jauh terlebih dahulu kita membahas tatanan teoritis dan kontruksi normative yuridis dari sebuah lembaga distributor. Secara umum kita mengenal 2 jenis pembantu perusahaan yaitu pembantu dalam perusahaan dan pembantu di luar perusahaan , berikut pembantu dalam perusahaan antara lain :

1. Pengurus filial (fiilaalhoulder) petuugas yang mewakili perusahaan dalam segala hal tetapi hanya pada satu cabang perusahaan.
2. Pemegang prokurasi (procuratiehoulder) pemegang kuasa yang mempunyai kedudukan sebagai kepala bagian besar bisa di bilang sebagai orang kedua setelah manager.
3. impinan perusahaan (manager , bedriifsleider) pemegang kuasa pertama yang bertanggung jawab atas maju atau mundurnya suatu perusahaan

Pembantu dari luar perusahaan , antara lain :

1. Agen perusahaan adalah orang yang melayani beberapa perusahaan sebagai perantara dengan pihak ke tiga.
2. Makelar adalah seorang prantara yang menghubungkan pengusaha dengan pihak ketiga untuk mengadahkan berbagai perjanjian.
3. Komisioner adalah orang yang menjalankan perusahaan dengan membuat perjanjian atas namanya sendiri, mendapat perintah atas pembiayaan orang lain .    

Khusus tentang distributor berkaitan pada pasal 1319 kitab undang-undang hukum perdata , distributor dikategorikan dalam ketentuan mengenai perjanjian tidak bernama (innominaat).

Secara khusus ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang distributor belum ada , jadi ketentuan yang berlaku adalah ketentuan yang di keluarkan oleh beberapa departemen teknis.

Kendati memiliki perbedaan konsep dengan lembaga lain tetapi distributor memiliki ciri menonjol yakni perannya sebagai pintu keluar barang dan jasa ,karakter ini menyebabkan ia mepunyai hubungan hukum yang sangat dekat dengan penghasil barang.

Pengertian Lembaga distributor dan agen

Lembaga distributor adalah suatu lembaga dalam perjanjian keagenan . lembaga ini terjadi apabila dalam suatu perjanjian antara agen tunggal tidak merangkap sebagai distributor dan agen tuggal menunjuk perusahaan lain sebagai distributor bagi barang-barang yang di datangkan oleh agen tunggal.

Kebutuhan akan adannya prantara guna memperluas jaringan pemasaran menyebabkan adanya perusahaan keagenan Indonesia , sementara itu system hukum Indonesia terutama hukum perdata dan hukum dagang tidak ditemukan ketentuan keagenan. Pemerintah dalam menyikapi perkembangan dalam dunia usaha mengambil ketentuan pelaksanaan keagenan antara lain keputusan menteri perindustrian dan perdagangan No.23/MPP/KEP/1/1998 tentang lembaga-lembaga usaha perdagangan (Kepmen No. 23/1998) yang kemudian di ubah dengan keluarnya keputusan menteri No. 159/MPP/Kep/4/1998 dan tentang lembaga perdagangan No.23/MPP/Kep/1/1998.

Sebagaimana disampaikan dalam laporan pengkajian tentang beberapa aspek hukum perjanjian keagenan dan distribusi yg disusun Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman tahun 1992/1993 berikut hasilnya dimana agen dalam melakukan pembuatan hukum kepada pihak ketiga mempunyai kedudukan kuasa principal , pembuatan hukum yang berkaitan dengan perdagangan yang dilakukan oleh agen diatur dalam perjanjian keagenan , yang di buat antara agen dan prinsipalnya .

Agen dan principal memiliki posisi yang sama . Agen bertindak melakukan pembuatan hukum ,dalam hal ini agen beredudukan sebagai prantara , dimana barang yang dijual oleh agen dikirim langsung pada konsumen dari principal dan hasil dari penjualan tersebut langsung menjadi hak principal sedangkan agen hanya menerima komisi dari hasil penjualan . hal ini di atur dalam Pasal 1792 KUHPer. Lain dengan distributor , distributor membeli sendiri barang kepada principal untuk dijual kembali.

Pembahasan

Terjadinya Lembaga Distributor

Lembaga distributor merupakan salah satu lembaga perdagangan yang diatur dalam Kepmen No 23/1998. Perjanjian distributor tidak dikenal dalam KUHPer dan KUHD. Sehingga perjajian ini di sebut innominaat (Perjanjian tidak bernama), berdasarkan asas konsensualisme maka perjanjian yang dilakukan harus memenuhi syarat seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPer yaitu :

1.       Kata sepakat dari pihak terkait

2.       Kecakapan dalam membuat perjanjian

3.       Menyangkut suatu hal tertentu

4.       Mengenai suatu sebab yang halal

Dasar hukum dari perjanjian distributor adalah asas dari buku III yang meberikan kebebasan berkontrak dan sifatnya terbuka yang memungkinkan masyarakat dapat membuat segala macam perjanjian di luar perjanjian yang ada pada KUHPer buku III.

Perjanjian Distributor

Pada prinsipnya perjanjian distributor di buat dalam bentuk perjanjian yang di setujui oleh para pihak yang lazimnya berbentuk formulir perjanjian yang telah di tentukan oleh pihak principal atau bisa di sebut perjanjian baku. Factor yang menyebabkan perkembangan perjanjian baku , yaitu :

1.       Faktor Hukum , sebagai upaya menciptakan kepastian hukum bagi pihak yang terlibat.

2.       Faktor Ekonomi , perjanjian ini bersifat lebih efisien dan ekonomis .

3.   Faktor perkembangan teknologi , perkembangan teknologi yang pesat membuat lancarnya arus transportasi dan komunikasi.

Macam-macam perjanjian baku antara lain :

• Perjanjian sepihak yaitu perjanjian yang isinya di tentukan oleh satu pihak yang lebih kuat kedudukannya.
• Perjanjian timbal balik yaitu perjanjian di lakukan oleh kesepakatan dua belah pihak yang terkait.
• Perjanjian yag di buat Pemerintah
• Perajanjian yang di lakukan oleh kalangan tertentu
  
  
  

Kesimpulan

Hukum perjanjian pada lembaga kedistributoran termasuk perjanjian innominat (tidak bernama) karena tidak di atur secara khusus pada KUHPer, tetapi keberadaannya di mungkinkan berdasarkan asas konsensualisme dan tidak memuat hal-hal yang secara tegas dilarang oleh undang-undang yaitu perjanjian yang di buat tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Sumber Jurnal

http://isjd.pdii.lipi.go.id/index.php/Search.html?act=tampil&id=11607&idc=21