I. Pendahuluan
Sejumlah sector pertanian Indonesia Indonesia
Selain itu Produktifitas pekerja petani lebih rendah dari pada pekerja industri. Pertanyaan besar bagaimana negeri agraris sebesar Indonesia yang penduduknya gemar makan tempe
Pentingnya peran sector pertanian dalam pembangunan nasional mengungat 63,3% penduduk miskin tinggal di perdesaan yang sebagaian besar mempunyai mata pencarian di sector tani.
Di sisi ini, masih beragamnya pengertian dan batasan tentang kemiskinan, definisi dan etode pendekatan serta ukuran dalam memahami kemiskinan akan berdampak sangat luas terhadap strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan.
II. Pembahasan
Perekonomian Indonesia pada tahun 2003 yang diukur dari nilai PDB naik dibandingkan tahun 2002 baik berdasarkan harga berlaku maupun hargan istan 1993. PDB atas dasar harga berlaku naik dari Rp. 1.610,56 triliun (tahun 2002) menjadi Rp. 1.786,69 triliun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan 1993 naik dari Rp. 426,94 triliun (tahun 2002) menjadi Rp. 444,45 triliun. Dengan demikian kinerja perekonomian Indonesia
Di sektor pertanian, peningkatan PDB sebenarnya telah diprediksi sebelumnya mengingat adanya kecenderungan peningkatan PDB dalam lima
lebih kecil daripada pertumbuhan sektor non pertanian. PDB sektor pertanian tahun 2003 secara nominal berdasarkan harga berlaku mencapai Rp. 296,24 triliun yang terdiri atas sub sector tanaman bahan makanan senilai Rp. 146,35 triliun, sub sektor perkebunan Rp. 47,05 triliun, sub sektor peternakan Rp. 39,04 triliun, sub sector kehutanan Rp. 19,00 triliun, dan sub sektor perikanan Rp. 44,79 triliun. Dengan demikian sub sector tanaman bahan makanan tetap memberikan andil terbesar terhadap PDB sektor pertanian,
yaitu sebesar 49,40 persen. Kontribusi ini sebenarnya menurun dibandingkan tahun 2002 (51,37 persen) yang mengindikasikan adanya penyebaran kontribusi dan peningkatan PDB pada sub sektor-sub sektor lainnya. Komoditas yang berperan penting dalam pembentukan PDB tanaman bahan makanan adalah padi dengan kontribusi terhadap PDB sub sector tanaman bahan makanan sekitar 42,74 persen. Sementara itu secara riil PDB sektor pertanian tahun 2003 berdasarkan harga konstan 1993 mencapai Rp. 70,37 triliun atau naik 2,48 persen dibandingkan tahun 2002 (sebesar Rp. 68,67 triliun).
Kenaikan terjadi pada hampir seluruh sub sector pendukung kecuali sub sektor kehutanan yang turun 0,35 persen. Kenaikan tertinggi dicapai oleh sub sector perkebunan sebesar 5,16 persen, diikuti perikanan (3,95 persen), peternakan (3,47persen), dan tanaman bahan makanan (1,55 persen).
Dalam jangka pendek fluktuasi perekonomian Indonesia Indonesia
PDB sektor pertanian yang pada triwulan III tahun 2003 berhasil mencapai nilai Rp. 78,15 triliun (harga berlaku) maka pada triwulan IV tahun 2003 hanya mencapai Rp. 64,51 triliun. Sementara menurut perhitungan harga konstan 1993 , kinerja sektor pertanian triwulan IV tahun 2003 juga turun dari Rp. 19,37 triliun (triwulan III tahun 2003) menjadi Rp. 15,05 triliun atau turun 22,29 persen. Penurunan yang cukup besar tersebut merupakan refleksi dari faktor musiman di sub sektor tanaman bahan makanan dan tanaman perkebunan. Sub sektor tanaman bahan makanan mencapai PDB nominal triwulan IV 2003 sebesar Rp. 24,63 triliun,
Turun dari triwulan sebelumnya yang mencapai Rp. 37,55 triliun. Berdasarkan nilai riil sub sektor tanaman bahan makanan turun dari Rp. 9,24 triliun pada triwulan III 2003 menjadi Rp. 6,17 triliun atau turun 33,24 persen. Pada triwulan IV 2003 P D B nominal sub sector perkebunan mencapai Rp. 12,36 triliun, turun dari triwulan sebelumnya yang mencapai Rp. 14,76 triliun. Sedangkan secara riil PDB sub sektor perkebunan adalahsebesar Rp. 3,05 triliun, turun 29,17 persen terhadap triwulan III 2003. Berbeda dengan dua sub sektor terdahulu,
sector peternakan dan hasil-hasilnya berhasil naik tipis 0,45 persen demikian pula dengan sub sektor perikanan (naik 2,73 persen), tetapi sub sector kehutanan turun 3,45 persen. Dengan mengabaikan faktor musiman pada sector pertanian maka kita dapat membandingkan PDB pada triwulan IV tahun 2003 dengan triwulan yang sama tahun 2002. Hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa PDB Indonesia pada periode triwulan IV tahun 2003 tumbuh positif 4,35 persen tetapi PDB pertanian justur turun 0,17 persen dibandingkan triwulan IV 2002 karena adanya penurunan pada kinerja sub sector tanaman bahan makanan dan kehutanan.
PDB sektor pertanian pada tahun 2003 memberikan kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 16,58 persen, merupakan peringkat kedua setelah sektor industri pengolahan. Dukung an diberikan oleh sub sector tanaman bahan makanan dengan kontribusi sebesar 8,19 persen, peringkat kedua diduduki oleh sub sector perkebunan sebesar 2,63 persen, sub sektor perikanan menduduki peringkat ketiga dengan kontribusi mencapai 2,51 persen, sedangkan peringkat keempat dan kelima diduduki oleh sub sector peternakan dan kehutanan masing-masing sebesar 2,19 persen dan 1,06 persen. Pada periode triwulanan , kontribusi sektor pertanian terhadap total PDB nasional selama triwulan IV tahun 2003 mencapai 14,29 persen, berada pada peringkat ketiga setelah sektor non pertanian yaitu sektor industri pengolahan (2 4 ,42 persen ) dan sektor perdagangan - hotel-restoran (1 6 ,53 persen).
Pada triwulan-triwulan sebelumnya sektor pertanian berhasil menduduki peringkat kedua di bawah sector industri pengolahan. Pergeseran peringkat tersebut patut menjadi perhatian karena hal ini juga menunjukkan semakin berkurangnya pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian dibandingkan sektor non pertanian. Kontribusi sector pertanian sebesar 14,29 persen terhadap PDB nasional tersebut didukung oleh kontribusi sub sektor tanaman bahan makanan sebesar 5,46 persen, sub sektor perikanan sebesar 2,76 persen, sub sektor perkebunan 2 ,74 persen, sub sektor peternakan 2,24 persen, diikuti sub sektor kehutanan dengan kontribusi sebesar 1,09 persen.
Kontribusi PDB Sub Sektor Pertanian terhadap PDB Sektor Pertanian.
Kontribusi terbesar bagi PDB sektor pertanian masih didominasi oleh sub sektortanaman bahan makanan yang memberikan kontribusi sebesar 49,40 persen selama tahun 2003.
Peringkat kedua adalah sub sektor perkebunan sebesar 15,88 persen, diikuti sub sektor perikanan sebesar 15,12 persen, sub sector peternakan 13,18 persen, dan sub sektor kehutanan 6,41 persen. Pada periode triwulanan sub sektor tanaman bahan makanan juga merupakan kontributor terbesar dalam pembentukan PDB pertanian. Kontribusi sub sektor tanaman bahan makanan selama triwulan IV tahun 2003 sebesar 38,18 persen.
Namun demikian persentase tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan triwulan III tahun 2003 yang mencapai 48,05 persen maupun jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya.
Peringkat kedua diduduki oleh sub sector perkebunan yang memberikan kontribusi terhadap PDB sektor pertanian pada triwulan IV tahun 2003 sebesar 19,15 persen, meningkat jika dibandingkan triwulan III tahun 2003 yang hanya mencapai 18,89 persen. Sub sektor perikanan mengalami peningkatan kontribusi dari 1 4 ,61 persen pada triwulan III tahun 2003 menjadi 19,34 persen pada triwulan IV tahun 2003.
Sedangkan sub sector peternakan dan hasil-hasilnya mengalami peningkatan kontribusi dari 12,23 persen (triwulan III tahun 2003) menjadi 15,70 persen (triwulan IV tahun 2003). Hal yang sama juga terjadi pada sub sektor kehutanan dengan kontribusi sebesar 6 ,21 persen pada triwulan III tahun 2003 menjadi 7,63 persen pada triwulan IV tahun 2003.
Jika diamati sebenarnya kontribusi PDB tiap-tiap sub sektor pertanian pada periode triwulanan mempunyai pola yang hampir sama dari tahun ke tahun. Sub sektor tanaman bahan makanan mempunyai pola kontribusi PDB yang cenderung menurun dari triwulan I sampai dengan triwulan IV. Dari perilaku tersebut diketahui bahwa kontribusi terbesar sub sektor tanaman bahan makanan terjadi pada triwulan I sebagai dampak positif dari puncak panen padi di musim hujan.
Pada sub sector perkebunan, perbandingan kontribusi PDB antar triwulan lebih bervariasi. Sub sector perkebunan menempati peringkat kedua atau ketiga bergantian dengan sub sektor perikanan. Kontribusi terbesar umumnya terjadi pada triwulan III dan IV yang disebabkan oleh adanya kecenderungan panen pada semester kedua dari komoditas tahunan utama sub sektor perkebunan seperti kelapa sawit dan karet.
Kontribusi PDB perkebunan terhadap total PDB pertanian pada triwulan I tercatat merupakan kontribusi yang terendah. Pada sub sector peternakan, pola kontribusi PDB menunjukkan kenaikan pada triwulan II dan triwulan IV dan pada triwulan IV kontribusi sub sector peternakan mencapai persentase tertinggi. Kontribusi pada triwulan I dan III cenderung menurun dib andingkan triwulan sebelumnya.
Hal ini lebih disebabkan oleh adanya peningkatan produksi menjelang hari-hari besar keagamaan yang jatuh hamper bersamaan pada akhir tahun 1999 -2003. ontribusi PDB sub ektor kehutanan cenderung eningkat dari triwulan I ampai dengan triwulan IV etiap tahunnya. Kontribusi ertinggi dicapai pada triwulan V dan selanjutnya turun embali pada triwulan I.
Sub sector ehutanan memberikan ontribusi terhadap PDB ertanian yang paling rendah ibandingkan sub sector endukung lainnya. ola yang hampir serupa engan sub sektor kehutanan uga terjadi pada sub sector erikanan yaitu cenderung aik pada triwulan II sampai dngan triwulan IV kemudian urun pada triwulan I.
Nasib Sektor Pertanian dan Industri
Kecemasan terhadap masa depan ekonomi nasional telah mendapatkan konfirmasi yang meyakinkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa hari lalu. Para pengamat ekonomi sudah lama mengingatkan bahaya involusi pertanian dan gejala deindustrialisasi sehingga diharapkan pemerintah memberikan perhatian yang serius terhadap persoalan ini.
Namun, data yang disampaikan BPS menyodorkan fakta yang kian membuat prihatin karena sektor pertanian hanya tumbuh 2,9 persen dan sektor industri tumbuh 4,5 persen (padahal pertumbuhan ekonomi sepanjang 2010 mencapai 6,1 persen).
Seperti tahun-tahun sebelumnya, penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia didominasi sektor-sektor non-tradeable seperti pengangkutan dan komunikasi (13,5 persen), konstruksi (7 persen), perdagangan, hotel dan restoran (8,7 persen). Jika dibuat rata-rata, sektor non-tradeable mencapai pertumbuhan 7,7 persen sepanjang 2010.
Tragedi Pertanian
Sektor pertanian merupakan kisah sukses perekonomian nasional pada masa lampau. Secara tegas GBHN yang pernah dimiliki Indonesia menempatkan sektor pertanian sebagai fondasi pembangunan ekonomi.
GBHN itu kemudian diperinci berdasarkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang berisi tahap-tahap modernisasi pembangunan sektor pertanian. Tidak mengherankan bila sejak dekade 1980-an Indonesia telah bisa swasembada beras dan memproduksi beberapa komoditas penting dalam jumlah yang besar seperti gula, kedelai, dan jagung.
Di kawasan Asia, Indonesia dianggap sebagai pemain penting sektor pertanian, bahkan dapat memasok kebutuhan negara-negara lain lewat ekspor yang dilakukan, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Pendeknya, selama kurang lebih 15-20 tahun Indonesia telah menempatkan dirinya sebagai pemain besar sektor pertanian di dunia. Namun, setelah krisis 1997/1998 keadaan tiba-tiba berubah sangat cepat.
Secara nasional Indonesia tidak memiliki lagi panduan strategi pembangunan ekonomi yang tegas untuk mendudukkan sektor pertanian sebagai basis perekonomian. Secara teknis, kebijakan ekonomi banyak didikte oleh asing, khususnya melalui perjanjian letter of intent dengan IMF, yang meliberalisasi sektor pertanian secara drastis. Kenyataan itu membuat insentif melakukan kegiatan produksi di sektor pertanian menjadi menurun karena banjir produk impor.
Implikasinya, produksi beberapa komoditas andalan seperti kedelai dan jagung turun drastis. Sejak saat itu pula, Indonesia telah menjadi importir untuk beberapa komoditas pangan penting. Pada semester pertama 2008 Indonesia pernah mengalami keadaan yang pahit ketika harga pangan internasional melonjak sangat tajam dan kita sudah menjadi importir pangan. Pada periode 2000-2004 sektor pertanian sempat tumbuh lumayan, rata-rata 3,9 persen, tetapi pada 2005 pertumbuhan sektor pertanian anjlok menjadi 1,79 persen.
Pada periode itu terdapat anomali yang aneh karena pada 2001 pertumbuhan ekonomi sebesar 3,81 persen dan meningkat menjadi 5,76 persen pada 2005, tetapi saat bersamaan sektor pertanian malah merosot pertumbuhannya dari 4,08 persen (2001) menjadi 1,79 persen (2005).
Pola ini seperti berulang saat ini ketika pertumbuhan ekonomi 2010 sebesar 6,1 persen, tetapi sektor pertanian hanya mampu tumbuh 2,9 persen. Celakanya, sampai saat ini sektor pertanian masih menyerap sekitar 41 persen dari total tenaga kerja.
Kehancuran ini bisa terjadi karena sektor pertanian tidak dinafkahi dengan kebijakan dan kelembagaan yang memadai untuk menghidupkannya kembali, bahkan untuk sekadar bertahan dari gempuran komoditas luar negeri pun sudah sangat sulit.
Cetak Biru Pembangunan
Sektor industri juga menyumbang penyerapan tenaga kerja yang cukup besar,yakni sekira 12 persen, dan berkontribusi terhadap PDB pada kisaran 26–27 persen (turun dari masa lalu yang hampir mencapai 29 persen).
Deskripsi ini, ditambah dengan kontribusinya terhadap ekspor, membuat sektor industri memiliki posisi strategis dalam konstelasi pembangunan ekonomi nasional. Namun, sebangun dengan yang dialami sektor pertanian, dalam beberapa tahun terakhir ini pertumbuhan sektor industri merosot sehingga kontribusinya terhadap PDB juga menurun.
Realitas inilah yang kemudian disebut dengan fenomena deindustrialisasi. Dalam subsektor industri, sebetulnya terdapat potensi yang besar untuk dikembangkan seperti industri makanan dan minuman, elektronik, tekstil, alas kaki, kimia, dan semen. Industri makanan dan minuman sampai sekarang masih menjadi penopang sektor industri nasional.
Sementara itu, industri tekstil mengalami kemunduran karena terlambat melakukan peremajaan teknologi (mesin) sehingga saat ini kalah bersaing dengan negara-negara lain semacam China, India, dan AS.
Industri kimia potensi ekspornya bagus, tetapi juga terjebak dengan impor bahan baku yang besar. Pola yang sama juga terjadi pada industri baja yang selama bertahun-tahun tidak melakukan ekspansi produksi. Untuk industri elektronik dan automotif tidak ada insentif yang jelas dari pemerintah untuk penguatan industri nasional sehingga Indonesia hanya menjadi pasar empuk negara-negara lain, khususnya Jepang, Eropa, dan AS.
Dengan situasi seperti ini, jelas sangat sulit mengharapkan sektor industri tumbuh tinggi karena tidak ada kebijakan dan investasi yang memadai selama beberapa tahun belakangan. Jadi, fenomena deindustrialisasi merupakan keniscayaan yang tidak bisa dihindari.
Cetak biru pengembangan sektor pertanian dan industri merupakan kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda sebagai jalan pengembalian arah pembangunan ekonomi nasional. Melihat potensi dan sumber daya ekonomi yang dimiliki, sebetulnya pembangunan sektor pertanian dan industri merupakan satu kesatuan. Strategi industrialisasi nasional harus dikembalikan pada tumpuan sektor pertanian (dan sumber daya alam lainnya) karena di sinilah keunggulan yang dimiliki Indonesia.
Terlalu banyak kesalahan yang dibuat dengan menjual murah (ekspor) komoditas penting di sektor pertanian dan SDA tanpa melalui pengolahan terlebih dulu seperti ikan, buah-buahan, batu bara, kelapa sawit. Jika semua itu diolah terlebih dulu, sektor industri bergerak, lapangan kerja tercipta, nilai tambah diperoleh,dan ekspor menjulang. Hal yang sangat sederhana ini pun tidak kunjung pemerintah lakukan!
III. Kesimpulan
Kemakmuran Petani Harus Diperhatikan.
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mengingatkan pemerintah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan dan meningkatkan kemakmuran petani. Apalagi, hingga saat ini, kehidupan banyak petani masih jauh dari kategori sejahtera.
Sekretaris Jenderal HK TI Benny Pasaribu mengatakan, untuk meningkatkan kemakmuran petani, maka kebijakan pembangunan sektor pertanian seharusnya mendapat dukungan dari Kementerian Pertanian dan seluruh kementerian terkait lainnya.
"Jika negara ingin makmur, petani harus makmur. Pembangunan pertanian harus memakmurkan petani. Namun, tidak mungkin hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian. Kementerian terkait lainnya juga harus memberikan dukungan," katanya usai pertemuan sejumlah pengurus HKTI pimpinan Oesman Sapta dengan Menteri Pertanian Suswono di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Menurut Benny, kebijakan di bidang ekonomi, baik makro maupun mikro, harus mengarah dan disinergikan dengan sektor pertanian. Ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kemakmuran petani. Namun, hingga saat ini, kebijakan makro, baik fiskal maupun moneter, yang diusung pemerintah belum memihak kepada sektor pertanian, sehingga tidak jarang merugikan petani dalam negeri.
Dia mencontohkan, kebijakan pemerintah untuk melakukan penguatan rupiah terhadap dolar AS justru mendorong masuknya produk pertanian impor, sehingga memukul hasil produksi petani dalam negeri. Selain itu, upaya pemerintah untuk melindungi petani dalam negeri dari produk pertanian impor juga masih minim. Salah satu contoh kasus terakhir terkait masuknya bawang merah impor yang membanjiri pasaran dalam negeri. Bahkan, masuk ke Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, yang merupakan sentra produksi bawang merah di Tanah Air.
Di sisi lain, anggota Komisi IV dan Komisi VI DPR periode 2004-2009 ini juga menyoroti masih rendahnya perhatian pemerintah terhadap kegiatan penelitian (riset) bidang pertanian di dalam negeri. "Saat ini, dana untuk penelitian pertanian masih sangat rendah, kegiatannya juga tidak fokus," katanya.
Menyangkut hal ini, Menteri Pertanian Suswono mengatakan, diperlukan perlakuan khusus dan spesifik untuk meningkatkan kesejahteraan petani dalam negeri. Dalam hal ini, petani di negara lain sebagian besar memiliki tanah garapan yang luas dan masih mendapat subsidi dari pemerintahnya serta perlindungan dari persaingan dengan produk impor.
Dia juga membandingkan petani di Luksemburg (Eropa). Seorang petani memiliki lahan hingga 40 hektare, sedangkan peternak yang memiliki sapi 75 ekor bisa mendapatkan subsidi pakan sehingga bisa mendapatkannya secara gratis. Selanjutnya, di Jepang, pemerintahnya menetapkan kebijakan harga pangan yang ideal, misalnya untuk beras yang harganya setara Rp 50.000 per kilogram (kg). Ini menjadi stimulus dan insentif bagi petani.
"Pemerintah sendiri juga terus memberikan insentif maupun perlindungan kepada petani, terutama di saat menghadapi perubahan iklim seperti yang terjadi belakangan ini. Subsidi untuk pupuk dan lainnya juga terus diberikan untuk petani," kata Suswono.
Penyusutan Stok
Di samping itu, Suswono mengatakan, pemerintah menginginkan mengurangi penyusutan stok beras dari segi distribusi hingga 5 persen sebagai upaya menjaga ketahanan pangan nasional dan kemungkinan meningkatnya harga pangan dunia.
"Karena loss kita masih 10 persen kekurangannya. Kalau ini bisa kita kurangi, syukur bisa mencapai 5 persen, saya kira pengurangan loss yang kehilangan saja bisa di atas 2 juta ton (yang) bisa diselamatkan," ujar dia.
Menurut dia, pemerintah dapat menyediakan penampungan beras yang lebih baik bagi para petani, menyiapkan pengeringan gabah yang lebih bermanfaat, dan proses penggilingan agar penyusutan tersebut dapat diminimalisasi. Apabila penyusutan distribusi tersebut tidak terlampaui 5 persen dalam tahun ini, diharapkan jumlah yang dapat tercapai yakni sebesar 2 persen atau setara dengan 600.000 ton.
"Mungkin berat, tapi paling tidak 2 persenan. Paling tidak kalau 2 persen berarti setidak-tidaknya bisa 600.000 ton setara beras," ucapnya. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk menurunkan konsumsi beras per kapita sebesar 1,5 persen dan meningkatkan diversifikasi pangan dengan mengembangkan sumber karbohidrat lain selain beras. "Itu target sasaran yang akan kita capai, tapi mindset kita ini untuk mengubah makan nonberas ini tidak gampang. Jadi, dengan kesadaran masyarakat berubah, mudah-mudahan akan lebih cepat lagi," ujarnya.
Pemerintah, kata dia, juga akan meningkatkan dan menjaga produksi beras aram 1-5 persen melalui peran pemerintah daerah dengan target surplus produksi beras sebesar 10 juta ton hingga lima lima
Untuk itu, saat ini sedang dipersiapkan bibit dan benih unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim serta penanganan yang lebih maksimal melalui sekolah pengelolaan tanaman terpadu, sekolah lapangan pengendalian hama
0 Coment:
Posting Komentar