Tugas 3 (Kemiskinan Dan Kesenjangan Pendapat)

I. Pendahuluan

   Masalah kemiskinan memang telah lama ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan pelayanan kesehatan, dan kemudahan - kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern.

   Pemerintah Indonesia yang berorientasi mengembangkan Indonesia menjadi negara maju dan mapan dari segi ekonomi tentu menganggap kemiskinan adalah masalah mutlak yang harus segera diselesaikan disamping masalah lain yaitu ketimpangan pendapatan, strukturisasi pemerintahan, inflasi, defisit anggaran dan lain lain.

   Sensus penduduk yang baru akan berlangsung di bulan Mei 2010 diduga akan mengalami peningkatan drastis. Diperkirakan jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 231 juta jiwa atau naik 25 juta penduduk dibandingkan dengan sensus penduduk terakhir tahun 2000 yang mencatat adanya 206 juta penduduk Indonesia (BPS, 2000). 

   Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia juga mengalami fluktuasi diantara tahun 1996-2009.Dari data pertumbuhan penduduk bisa didapatkan jumlah penduduk miskin baik di kota maupun di desa. Kemiskinan penduduk dapat dianalisis melalui tingkat angkatan kerja, tingkat penduduk yang bekerja dan tingkat penduduk yang menganggur. Masalah kemiskinan yang dihadapi di setiap negara akan selaludi barengi dengan masalah laju pertumbuhan penduduk yang kemudian menghasilkan pengangguran, ketimpangan dalam distribusi pendapatan nasional maupun pembangunan, dan pendidikan yang menjadi modal utama untuk dapat bersaing di dunia kerja dewasa ini. Karena itu dalam makalah ini, penulis akan banyak membahas Kemiskinan ketiga masalah tersebut sebagai beberapa faktor ± faktor pemicu kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

II. Pembahasan

Pengukuran Kemiskinan

a. Kemiskinan relatif

Konsep yg mengacu pada garis kemiskinan yakni ukuran kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Kemiskinan relatif proporsi dari tingkat pendapatan rata-rata.

b. Kemiskinan absolute (ekstrim)

Konsep yg tidak mengacu pada garus kemiskinan yakni derajad kemiskinan dibawah dimana kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak terpenuhi.

Pertumbuhan, Kesenjangan dan Kemiskinan.

   Data 1970 – 1980 menunjukkan ada korelasi positif antara laju pertumbuhan dan tingkat kesenjangan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan PDB/pendapatan perkapita, semakin besar perbedaan sikaya dengan simiskin.

   Penelitian di Asia Tenggara oleh Ahuja, dkk (1997) menyimpulkan bahwa selama periode 1970an dan 198an ketimpangan distribusi pendapatan mulai menurun dan stabil, tapi sejak awal 1990an ketimpangan meningkat kembali di LDC’s dan DC’s seperti Indonesia, Thaliland, Inggris dan Swedia.

   Janti (1997) menyimpulkan semakin besar ketimpangan dalam distribusi pendapatan disebabkan oleh pergeseran demografi, perubahan pasar buruh, dan perubahan kebijakan publik. Perubahan pasar buruh ini disebabkan oleh kesenjangan pendapatan dari kepala keluarga dan semakin besar saham pendapatan istri dalam jumlah pendapatan keluarga.

   Hipotesis Kuznets ada korelasi positif atau negatif yang panjang antara tingkat pendapatan per kapita dengan tingkat pemerataan distribusi pendapatan. Dengan data cross sectional (antara negara) dan time series, Simon Kuznets menemnukan bahwa relasi kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan

perkapita berbentuk U terbalik.

   Definisi dan Teori Kemiskinan Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan , pakaian , tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup . 

   Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah "negara berkembang" biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang "miskin". Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. 

   Pemahaman utamanya mencakup: kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang- barang dan pelayanan dasar. y Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. 

   Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian: kemiskinan relatif, kemiskinan kultural dan kemiskinan absolut. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. 

   Sedang miskin kultural berkaitan erat dengan Kemiskinan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya. Kemiskinan Absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumberdaya yang cukup untuk memenuhi kebutuha dasar. Mereka hidup dibawah tingkat pendapatan riil minimum tertentu atau dibawah ³garis kemiskinan internasional.

   Garis tersebut tidak mengenal tapal batas anatar negara, tidak tergantung pada tingkat pendapatan per kapita di sutau negara ,dan juga memperhitungkan perbedaan tingkat harga antar negara dengan mengukur penduduk miskin sebagai orang yang hidup kurang dari Rp 10.000,- perhari. (Todaro, 2006) Banyak pendapat di kalangan pakar ekonomi mengenai definisi dan klasifikasi kemiskinan ini. Dalam bukunya The Affluent Society, John KennethGalbraith melihat kemiskinanterdiri dari tiga macam, yakni kemiskinan umum, kemiskinan kepulauan, dan kemiskinan kasus. 

   Pakar ekonomi lainnya melihat secara global, yakni kemiskinan massal/kolektif, kemiskinan musiman (cyclical), dan kemiskinan individu. Kemiskinan, menurut Sharp et al., dapat disebabkan oleh ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya, perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia dan disebabkan oleh perbedaan akses dalam modal. Sedangkan lingkaran setan kemiskinan versi Nurkse sangat relevan dalam menjelaskan fenomena kemiskinan yang terjadi di negara-negara terbelakang. Menurutnya negara miskin itu miskin karena dia miskin (a poorcountry is poor because it is poor). 

   Baldwin dan Meier mengemukakan enam sifat ekonomis yang terdapat di negara-negara miskin atau sedang berkembang yaitu: y Produsen barang primer : struktur produksinya terdiri dair bahan mentah dan bahan makanan. Sebagian besar penduduknya bekerja disektor pertanian dan sebagian besar penghasilan nasionalnya berasal dari sektor pertanian dan produksi primer nonpertanian. Hanya sebagian kecil penduduknya yang bekerja di sektor produksi sekunder dan sektor produksi tersier.

   Masalah tekanan penduduk : ada tiga tekanan penduduk yaitu adanya pengangguran di desa-desa karena luas tanah yang relative sedikit dibandin Kemiskinan penduduk yang tinggal disitu, kenaikan jumlah penduduk yang pesat karena menurunnya tingkat kematian dan naiknya tingkat kelahiran, serta naiknya tingkat beban ketergantungan yang kemudian akan menurunkan tingkat konsumsi rata-rata. y Sumber-sumber alam belum banyak diolah : masih banyak sumber daya yang belum diusahakan, artinya masih potensial sehingga belum menjadi sumber yang riil karena kurangnya kapital, tenaga ahli dan wirausahawan. y Penduduk masih terbelakang : Kualitas penduduknya sebagai faktor produksi (tenaga kerja) adalah rendah. 

   Mereka masih merupakan faktor produksi yang kurang efisien, kurang mobilitas dalam pekerjaan baik vertical maupun horizontal. Mereka tidak mudah meninggalkan tempat kelahirannya. yKekurangan kapital : adanya lingkaran yang tak berujung pangkal (vicious circle) menyebabkan kekurangan capital. Kekurangan capital disebabkan kurangnya investasi. Kurangnya investasi disebabkan rendahnya tingkat tabungan yang merupakan akibat dari rendahnya penghasilan. Rendahnya penghasilan akibat dari tingkat produktivitas yang rendah dari tenaga kerja, sumber alam, tanah dan capital. 

   Hal tersebut dikarenakan kurangnya y Orientasi ke perdagangan luar negeri : kebanyakan negara berkembang mengekspor komoditi yang bersifat produksi primer dan hampir sama seluruhnya. Disamping itu komoditi yang di ekspor bukan menunjukan adanya surplus dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi lebih kepada ketidakmampuan dalam mengolahnya menjadi barang yang lebih berguna.(Irawan, 1999) Dari keenam sifat ekonomis diatas, sangat mengambarkan keadaan ekonomi Indonesia saat ini. Maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Indonesia adalah negara miskin yang sedang berkembang. Kemiskinan kolektif dapat terjadi pada suatu daerah atau negara yang mengalami kekurangan pangan. Kebodohan dan eksploitasi manusia dinilai sebagai penyebab keadaan itu. Kemiskinan musiman atau periodik dapat terjadi manakala daya beli masyarakat menurun atau rendah. Misalnya sebagaimana, sekarang terjadi di Kemiskinan Indonesia. Sedangkan, kemiskinan individu dapat terjadi pada setiap orang, terutama kaum cacat fisik atau mental, anak-anak yatim, kelompok lanjut usia 2.

Faktor Penyebab Kemiskinan di Indonesia

   Pada umumnya di negara Indonesia penyebab-penyebab kemiskinan adalah sebagai berikut: y Laju Pertumbuhan Penduduk. Pertumbuhan penduduk Indonesia terus meningkat di setiap 10 tahun menurut hasil sensus penduduk. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 1990 Indonesia memiliki 179 juta lebih penduduk. Kemudian di sensus penduduk tahun 2000 penduduk meningkat sebesar 27 juta penduduk atau menjadi 206 juta jiwa. dapat diringkaskan pertambahan penduduk Indonesia persatuan waktu adalah sebesar setiap tahun bertambah 2,04 juta orang pertahun atau, 170 ribu orang perbulan atau 5.577 orang perhari atau 232 orang perjam atau 4 orang permenit. 

   Banyaknya jumlah penduduk ini membawa Indonesia menjadi negara ke-4 terbanyak penduduknya setelah China, India dan Amerika. Meningkatnya jumlah penduduk membuat Indonesiasemakin terpuruk dengan keadaan ekonomi yang belum mapan. Jumlah penduduk yang bekerja tidak sebanding dengan jumlah beban ketergantungan. Penghasilan yang minim ditambah dengan banyaknya beban ketergantungan yang harus ditanggung membuat penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. y Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja dan Pengangguran. Secara garis besar penduduk suatu negara dibagi menjadi dua yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. 

   Yang tergolong sebagi tenaga kerja ialah penduduk yang berumur didalam batas usia kerja. Batasan usia kerja berbeda-beda disetiap negara yang satu dengan yang lain. Batas usia kerja yang dianut oleh Indonesia ialah minimum 10 tahun tanpabatas umur maksimum. Jadi setiap orang atausemua pendudu Kemiskinan berumur 10 tahun tergolong sebagai tenaga kerja. Sisanya merupakan bukan tenaga kerja yang selanjutnya dapat dimasukan dalam katergori bebabn ketergantungan. Tenaga kerja (manpower) dipilih pula kedalam dua kelompok yaitu angkatan kerja (labor force) dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk angkatan kerja ialah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan. 

   Sedangkan yang termasuk sebagai bukan angkatan kerja adalah tenaga kerja dalam usia kerja yang tidak sedang bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan tidak sedang mencari pekerjaan, yakni orang-orang yang kegiatannya bersekolah, mengurus rumah tangga, serta orang yang menerima pendapatan tapi bukan merupakan imbalan langsung atas jasa kerjanya. Selanjutnya angkatan kerja dibedakan pula menjadi dua subkelompok yaitu pekerja dan penganggur. 

   Yang dimaksud dengan pekerja adalah orang-orang yang mempunyai pekerjaan, mencakup orang-orang yang mempunyai pekerjaan dan memang sedang bekerja maupun orang yang memilki pekerjaan namun sedang tidak bekerja. Adapun yang dimaksud dengan pengangguran adalah orang yang ridak mempunyai pekerjaan, lengkapnya orang yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan. Pengangguran semacam ini oleh BPS dikatergorikan sebgai pengangguran terbuka. (Dumairy, 1996) y Distribusi Pendapatan dan Pemerataan Pembangunan. 

   Distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Kriteria ketidakmerataan versi Bank Dunia didasarkan atas porsi pendapatan nasional yang dinikmati oleh tiga lapisan penduduk, yakni 40% penduduk berpendapatan rendah (penduduk miskin); 40% penduduk berpendapatan menengah; serta 20% penduduk berpemdapatan tertinggi (penduduk terkaya). Ketimpangan dan ketidakmerataan distribusi dinyatakan parah apabila 40% penduduk berpendapatan rendah menikmati kurang dari 12 persen pendapatan nasional.

   Ketidakmerataan dianggap sedang atau moderat bila 40% penduduk berpendapatan rendah menikmati 12 hingga 17 persen pendapatan nasional. Sedangkan jika 40% penduduk miskin menikmati lebih dari 17 persen pendapatan nasional makan ketimpangan atau Kemiskinan kesenjangan dikatakan lunak, distribusi pendapatan nasional dikatakan cukup merata. (Dumairy, 1996) Pendapatan penduduk yang didapatkan dari hasil pekerjaan yang mereka lakukan relatif tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan ada sebagian penduduk di Indonesia mempunyai pendapatan yang berlebih. Ini disebut juga sebagai ketimpangan.

   Ketimpangan pendapatan yang ekstrem dapat menyebabkan inefisiensi ekonomi. Penyebabnya sebagian adalah pada tingkat pendapatan rata ± rata bearapa pun, ketimpangan yang semakin tinggi akan menyebabkan semakin kecilnya bagian populasi yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman atau sumber kredit. Selain itu ketimpangan dapat menyebabkan alokasi aset yang tidak efisien. Ketimpangan yang tinggi menyebabkan penekanan yang terlalu tinggi pada pendidikan tinggi dengan mengorbankan kualitas universal pendidikan dasar, dan kemudian menyebabkan kesenjangan pendapatan yang semakin melebar. (Todaro, 2006) Ketimpangan pembangunan di Indonesia selama ini berlangsung dan berwujud dalam berbagai bentuk dan aspek atau dimensi. Bukan saja berupa ketimpangan hasil-hasilnya, misalnya dalam hal pendapatan per kapita tetapi juga ketimpangan kegiatan atau proses pembangunan itu sendiri. Bukan pula semata-mata berupa ketimpangan spasial atau antar daerah tetapi ketimpangan sektoral dan ketimpangan regional. 

   Ketimpangan sektoral dan regional dapat ditengarai antara lain dengan menelaah perbedaan mencolok dalam aspek ±aspek seperti penyerapan tenaga kerja, alokasi dana perbankan, investasi dan pertumbuhan. Sepanjang era PJP I (lima pelita) yang lalu, sektor pertanian rata ± rata hanya tumbuh 3, 54 persen per tahun. Sedangkan sektor industri pengolahan tumbuh dengan rata-rata 12,22 persen per tahun. Di Repelita VI sektor pertanian saat itu ditargetkan tumbuh rata-rata 3,4 persen per tahun, sementara pertumbuhan rata-rata tahunan sektor industri pengolahan ditargetkan 9,4 persen per tahun. Tidak seperti masa era PJP I, dimana dalam pelita-pelita tertentu terdapat sektor lain yang tingkat pertumbuhannya lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan sektor industry pengolahaan, selama Repelita VI tingkat pertumbuhan sektor ini dicanangkan yang tertinggi Kemiskinan.

Tokoh Agama Eropa Bertekad Perangi Kemiskinan Dan Kesenjangan.

  Para wakil kelompok agama terbesar di Eropa berkumpul di ruang sidang utama Komisi Eropa di Brussel, Swiss pekan ini untuk membahas kemiskinan dan kesenjangan sosial,  Pertemuan wakil agama ini muncul di tengah-tengah diskusi hangat di Uni Eropa menyangkut reformasi keuangan perlindungan iklim atau politik industri.

   Ketua Komisi Eropa, Jose Manuel Barroso dalam pidato pembukaannya, memuji karya berbagai kelompok agama khususnya dalam masa krisis. "Krisis ekonomi dan keuangan memukul banyak orang. Tidak diragukan bahwa yayasan bantuan dan agama bagi banyak orang, sangat penting untuk membantu mereka melalui masa-masa sulit. Baik dalam bentuk bantuan materi maupun dukungan moral dan emosional," ujar Barroso seperti diberitakan Deutsche Welle, 

   Ketua tetap Dewan Eropa Herman van Rompuy bahkan memandang Eropa dalam posisi khusus. "Uni Eropa harus menjadi perhimpunan norma-norma. Itu adalah nilai tambah kita di dunia ini. Ini merupakan kekuasaan 'lembut' Eropa di dunia."

   Tentang definisi kemiskinan, Kardinal Hungaria dan Ketua Dewan Uskup Eropa, Peter Erdö menyatakan kemiskinan bukan hanya masalah kesejahteraan materi, melainkan menyangkut masalah antropologi. "Kita harus bersama-sama mencari apa yang penting bagi manusia, apa yang secara antropologis mendasar bagi kesejahteraan manusia," ujarnya.

   Sementara itu, Bekir Alboga, wakil dari Perhimpunan Islam Turki di Jerman menegaskan kesediaan bekerja sama. "Jika sudah menjadi bagian dari Jerman, bagian dari perhimpunan norma ini, maka kami juga bahagia dapat mengeluarkan pendapat kami dalam bentuk dialog seperti ini. Dan kami tetap akan mengajukan usulan secara tertulis kepada Ketua Komisi, dan kami sebagai warga Muslim Eropa tetap akan ambil bagian, kami siap melakukannya," kata Alboga.

   Pertemuan itu diharap dapat menyuarakan moto: "Kami saling menghormati termasuk peran masing-masing agama dalam masyarakat." 

   Van Rompuy yang beragama Katolik juga memandang, pentingnya diselenggarakan pertemuan selanjutnya dengan perhimpunan kepercayaan non religius karena Uni Eropa memandang dirinya netral dalam tema religi. Maraknya Kekerasan Berakar dari Kemiskinan dan Kesenjangan.

   "Problem struktural seperti kemiskinan dan kesenjangan ini, kemudian bertemu dengan pola-pola pragmatisme dari bekerjanya mental sektarian kelompok di berbagai isu," katanya, di Yogyakarta, Minggu. Menurut dia, agama dan etnisitas selalu menjadi bahan empuk untuk dimanipulasi dengan memunculkan sentimen sempit, dan kesenjangan sosial bertemu dengan relasi antarkelompok yang makin renggang. 

   "Hal ini juga dipicu oleh perilaku elit yang semakin tidak peduli terhadap masalah yang dihadapi masyarakat. Mata rantai konflik dan kekerasan semakin berkait saat lembaga-lembaga negara (eksekutif, legislatf, dan yudikatif) tidak menunjukkan komitmennya, bahkan mengalami krisis legitimasi di hadapan masyarakat," katanya. 

   Ia mengatakan jika akan mengatasi masalah tersebut, jangan menggunakan pendekatan pemadam kebakaran, namun gunakan pendekatan komprehensif yang memadukan antara tindakan hukum, penyadaran kritis kewargaan, serta kebijakan pembangunan yang menyejahterakan. 

   "Demokrasi harus didalami dan diolah sesuai dengan konteks masalahnya agar tepat dalam menjawab masalah yang menimpa negeri ini," katanya.  Menurut dia, rantai kekerasan harus segera diputus, dan harus diupayakan untuk rujuk kembali ideologi bangsa ini yaitu Pancasila. "Mengelola perbedaan harus secara baik dan konstitusional, guna menuju masyarakat yang demokratis dan sejahtera," katanya. 

   Kandidat Doktor Ilmu Sosial UGM ini mengatakan konflik berbasis identitas termasuk agama, tidak hanya diredam dengan simbol perdamaian elit agama.  "Para tokoh agama juga harus mengecek ulang organisasi-organisasinya agar meyakinkan ke umatnya untuk berdamaian secara sosial praksis dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perdamaian adalah prinsip kebangsaan, jangan sekadar simbolik," katanya. 

   Ia mengatakan para tokoh politik juga jangan lepas tanggung jawab, seolah-olah hanya perlu peran tokoh agama, sehingga politisi parpol harus membangun persatuan diantara konstituen, karena mereka itu juga perlu diyakinkan agar tidak terjebak pada provokasi oleh siapapun.

Konsep dan definisi

• Kesenjangan Ekonomi (ketimpangan dalam distribusi pendapatan) yang terjadi di banyak negara sedang berkembang mengilhami para pembuat kebijaksanaan untuk menitik beratkan pembangunan dengan tujuan laju pertumbuhan  yang tinggi dan percaya dengan adanya Trickle down effect.
• Namun dalam kenyataannya setelah 10 tahun berjalan, efek meurun kebawah tersebut berjalan lambat, ditandai oleh kesenjangan yang semakin membesar.
• Orientasi pembangunan berubah à kesejahteraan masyarakat lebih diutamakan salah satunya melalui peningkatan pembangunan luar jawa seperti program IDT, pembangunan usaha kecil dan RT dll.
• Krisis moneter yang menimpa Indonesia memperparah kesenjangan ekonomi masyarakat.
• Kemiskinan relatif adalah kesenjangan dalam distribusi pendapatan dengan ukuran pendapatan perkapita.

PERMASALAHAN POKOK YANG MELATAR-BELAKANGI.

• Rendahnya mutu SDM
• Kecenderungan laju pertumbuhan yang meningkat.
• Rendahnya SDA 
• Hipotesa Kuznet

INDIKATOR KESENJANGAN DAN KEMISKINAN

Ø

• Mengukur ketimpangan menurut Atkinson 
• Mengukur kesenjangan dalam pembagian pendapat menurut Gini
• Mengukur ketimpangan menurut kurva Lorenz 
• Cara Bank Dunia

Penduduk dikelompokkan menjadi 3 bagian :

1. 40 % tingkat pendapatan rendah
2. 40 % tingkat pendapatan menengah
3. 20 % tingkat pendapatan tinggi

Kriteria Ketimpangan :

Ø

1. Tinggi, apabila kelompok 40% tingkat pendapatan rendah menerima < 12% jumlah Pendapatan
2. Sedang, apabila kelompok 40% tingkat pendapatan rendah menerima 12 – 17 % jumlah pendapatan
3. Rendah, apabila > 17%

INDIKATOR KESENJANGAN DAN KEMISKINAN

TEMUAN EMPIRIS :

1. Sebelum krisis moneter menimpa Indonesia, pendapatan perkapita melebihi U$ 1,000, namun 10% dari jumlah penduduk menikmati 90% PN .
2. Pada awal pemerintahan Orde Baru fokus pembangunan ekonomi selain pada pertumbuhan juga pada pemerataan melalui konsep Trilogi Pembangunan.
3. Selama Orde baru, kesenjangan semakin memburuk terlihat dari laju pertumbuhan pendapatan dan koefisien Gini yang mencerminkan ketimpangan distribusi pendapatan.
4. Dari kriteria Bank Dunia, tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan di Indonesia selama kurun waktu 1984 – 1997 tergolong rendah, termasuk dalam gologan negara Industri maju asia seperti : Korsel, Singapura, Jepang dan Hongkong.

FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN

• Tingkat Pendidikan yang rendah à sistempenghargaan yang kurang baik (penggajian).
• ØProduktivitas Rendah.

  
  

KEBIJAKSANAAN ANTI KEMISKINAN : STRATEGI & INTERVENSI

STRATEGI PENGURANGAN KEMISKINAN

1. Pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan dan Pro Kemiskinan.
2. üPenyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan.
3. üPendidikan dan Kesehatan  Peran swasta diperbesar.
4. üDesentralisasi  Peran aktif masyarakat daerah untuk pembangunan ekonomi dan sosial sesuai keunggulan komperatif dan kompetitif.
5. üManajemen Pengeluaran Pemerintah (APBN)  Cost Effectivness.
6. üKerjasama Regional  Untuk menghindari gap daerah kaya dan miskin.
7. üPembangunan Sektor Swasta  Peningkatan peran swasta sebagai penggerak dan motor pembangunan ekonomi.
8. §Pembangunan Sosial .
9. Pemerintahan yang baik (Good Governance).
   
   

III. Kesimpulan

   Memiliki banyak polemik dalam menuntaskan kemiskinan membuat Indonesia harus sesegera mungkin berbenah diri. Kemiskinan memang tidak mungkin dihilangkan, namun bukan tidak mungkin untuk mengurangi persentase kemiskinan. Negara yang ingin membangun perekonomiannya harus mampu meningkatkan standar hidup penduduk negaranya, yang diukur dengan kenaikan penghasilan riil per kapita. Indonesia sebagai negara berkembang memenuhi aspek standar kemiskinan diantaranya merupakan produsen barang primer, memiliki masalaha tekanan penduduk, kurang optimalnya sumberdaya alam yang diolah, produktivitas penduduk yang rendah karena keterbelakangan pendidikan, kurangnya modal pembanguan, dan orientasi ekspor barang primer karena ketidakmampuan dalam mengolah barang- barang tersebut menjadi lebih berguna.

IV. Daftar Pusaka

http://www.scribd.com/doc/30565394/Faktor-Penyebab-Kemiskinan

http://www.christianpost.co.id/dunia/20100723/5139/tokoh-agama-eropa-bertekad-perangi-kemiskinan-dan-kesenjangan/

http://www.investor.co.id/home/maraknya-kekerasan-berakar-dari-kemiskinan-dan-kesenjangan/5557

Microsoft PowerPoint (J00628259)